Caption Foto : Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, berdialog dengan massa aksi dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (Suarafajar)
Suarafajar, Samarinda – Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gadjah Mada, Kamis (21/5), berubah dari ketegangan di jalanan menjadi forum dialog terbuka antara pemerintah dan massa aksi.
Ratusan peserta unjuk rasa dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMKT) sebelumnya sempat memadati kawasan kantor gubernur, sambil menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)Kaltim.
Suasana memanas ketika massa membakar ban dan bergantian melakukan orasi. Namun situasi berangsur kondusif setelah Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memutuskan menerima langsung perwakilan demonstran di dalam kantor gubernur.
Sekitar 30 orang perwakilan massa diberi kesempatan menyampaikan tuntutan secara terbuka. Dalam pertemuan itu, demonstran meminta Rudy Mas’ud mundur dari jabatan gubernur atau mendukung penggunaan hak angket oleh DPRD Kaltim.
Menanggapi tuntutan tersebut, Rudy menegaskan bahwa hak angket merupakan kewenangan lembaga legislatif dan pelaksanaannya harus mengikuti prosedur konstitusional.
“Ada aturan main, saya dukung hak angket. Cuma sesuai Pasal 20 UUD 1945. Tugas DPRD ada tiga, legislasi, budgeting, dan kontrol pengawasan,” jelas Rudy di hadapan peserta audiensi, Kamis (21/5).
Ia juga meminta agar setiap persoalan diselesaikan melalui tahapan yang sesuai mekanisme hukum dan pemerintahan.
“Masa ada orang sesak napas langsung bedah jantung. Semua ada tahapannya. Oke itu hak angket, hak penyelidikan. Tetapi sebelum penyelidikan, tanya dulu apa masalahnya,” tegas Rudy.
Dalam dialog itu, massa turut menyinggung adanya pakta integritas yang berkaitan dengan dukungan hak angket di lingkungan DPRD Kaltim. Rudy kembali menekankan bahwa proses tersebut harus dibahas melalui forum resmi legislatif.
“Fakta integritas itu harus diparipurnakan, nggak begitu caranya. Tanya hak angket ke sana (DPRD), bukan ke sini. Saya setuju mereka melaksanakan hak angket,” imbuhnya.
Selain isu hak angket, demonstran juga mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah daerah, mulai dari pengadaan kendaraan dinas, renovasi rumah jabatan gubernur, hingga persoalan beasiswa dan pelayanan BPJS kesehatan.
Meski berlangsung cukup panas sejak siang hari, aksi akhirnya ditutup tanpa kericuhan. Aparat kepolisian yang berjaga sejak awal tetap mengawal jalannya demonstrasi hingga massa membubarkan diri.
Menariknya, sebelum meninggalkan lokasi, sejumlah demonstran terlihat berjabat tangan dan berpelukan dengan personel kepolisian. Momen itu menjadi penutup aksi yang berlangsung tegang namun tetap terkendali. (JAI)
