Caption Foto : Tenaga Ahli Gubernur Kaltim, Rusman Yaqub (Suarafajar)
Suarafajar, Samarinda – Program bantuan pendidikan tinggi Gratispol yang dijalankan Pemprov Kaltim masih menjadi perhatian masyarakat.
Di satu sisi, program ini dianggap membuka peluang besar bagi mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya kuliah. Namun di sisi lain, pelaksanaannya di lapangan masih memunculkan berbagai catatan evaluasi.
Sejumlah mahasiswa dan masyarakat menyampaikan keluhan terkait mekanisme administrasi, hingga syarat penerima bantuan yang dinilai belum sepenuhnya ramah bagi semua kalangan. Meski demikian, Pemprov Kaltim memastikan program tersebut tetap berjalan sambil dilakukan penyempurnaan bertahap.
Tenaga Ahli Gubernur Kaltim, Rusman Yaqub, menilai bahwa kritik yang berkembang saat ini lebih banyak berkaitan dengan proses teknis pelaksanaan program.
“Sementara secara substansi, Gratispol disebut memiliki tujuan besar untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat,” ucap Rusman.
Menurut Rusman, pemerintah memahami adanya berbagai masukan dari masyarakat, termasuk soal batas usia penerima bantuan dan sejumlah persyaratan administrasi yang dianggap masih menyulitkan sebagian mahasiswa.
Ia menegaskan, program dengan skala besar seperti Gratispol membutuhkan waktu untuk mencapai sistem yang benar-benar matang. Karena itu, evaluasi terus dilakukan agar penyaluran bantuan ke depan semakin efektif dan tepat sasaran.
“Program sebesar ini tentu memerlukan proses penyesuaian. Pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan agar pelaksanaannya semakin baik,” kata mantan Anggota DPRD Kaltim ini.
Di tengah proses evaluasi tersebut, penyaluran bantuan pendidikan tetap berlangsung. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menyebut pencairan tahap kedua telah dilakukan pada 17 Maret 2026.
Pada penyaluran itu, sebanyak 27.548 mahasiswa dari 51 perguruan tinggi menerima bantuan pendidikan dengan total anggaran mencapai Rp 117,55 miliar.
Jika digabungkan dengan penyaluran tahap pertama pada Februari lalu, total penerima manfaat program Gratispol hingga Maret 2026 mencapai 48.676 mahasiswa dengan nilai bantuan sebesar Rp 220,65 miliar.
Pemprov Kaltim menargetkan program Gratispol tahun ini mampu menjangkau sekitar 158.981 mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Untuk mendukung target tersebut, anggaran sebesar Rp 1,377 triliun telah disiapkan.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dengan memperluas akses pendidikan bagi generasi muda.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Kami ingin anak-anak Kaltim bisa kuliah tanpa terkendala biaya,” tandasnya. (JAI)
