Caption Foto: Bupati Kukar, Edi Damansyah
Suarafajar, Tenggarong – Terdapat laporan mengenai defisit anggaran yang signifikan sebesar Rp 1,3 triliun dalam APBD Kukar tahun 2024. Meski demikian, Bupati Edi Damansyah meyakinkan bahwa tidak ada alasan untuk merasa khawatir.
“Kami memperkirakan defisit pendapatan Kukar sebesar Rp 1,3 triliun. Namun, ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan,” ucap Bupati Edi.
Edi menyatakan bahwa APBD Kukar tahun ini telah disahkan dengan jumlah sebesar Rp 12,6 triliun. Jika terjadi defisit, akan dilakukan penyesuaian dalam belanja pemerintah. “Jika terjadi defisit, kami akan melakukan penyesuaian pada belanja pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa tidak akan ada pembahasan APBD Perubahan karena tidak adanya penambahan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. “Kami akan membuat kebijakan khusus jika tidak ada APBD Perubahan di tahun 2024,” lanjutnya.
Sementara itu, Bahari Joko Susilo, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, menjelaskan bahwa defisit sebesar Rp 1,3 triliun disebabkan oleh kekurangan alokasi dana dari pemerintah pusat dalam APBD 2023, yang telah dimasukkan ke dalam APBD 2024.
“Realisasi belanja Pemkab Kukar berdasarkan BPKAD adalah sekitar 85 persen dari APBD setiap tahun,” ungkap Joko.
Joko juga menyatakan bahwa kemungkinan tidak akan ada pembahasan mengenai Perubahan APBD 2024, karena data ekonomi makro seperti pendapatan dari sektor Migas dan batu bara masih belum diterima dari pemerintah pusat. “Sulit untuk mendapatkan tambahan dana dan merundingkan kegiatan melalui Perubahan APBD karena anggaran APBD asli sudah besar, yaitu Rp 12,6 triliun. Pendapatan Kukar sudah melampaui target,” tuturnya.
