Caption Foto : Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun
Suarafajar, Samarinda – Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang dan berbelit-belit, pihak kepolisian akhirnya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Dirli Bahuri sebagai tersangka pemerasan, suap dan gratifikasi kepada eks Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo.
Kasus ini pun menjadi sorotan dari berbagai pihak, tak terkecuali Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun.
Samsun menekankan, sudah menjadi keharusan bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk wajib mematuhi peraturan dan hukum tanpa terkecuali, baik itu Presiden, Menteri, KPK atau siapapun yang jadi penyelenggaraan negara.
“Semua Warga Negara Indonesia mesti patuh terhadap hukum dan aturan main bernegara kita tanpa memandang siapapun dia dan jabatannya,” tegas Samsun.
Selain itu, Politisi PDIP ini juga berharap seraya mewanti-wanti agar dari kasus tersebut, jangan sampai terjadi kembali pelanggaran-pelanggaran hukum pada instansi dan lembaga negara. Apalagi merubah-rubah hukum yang sudah berjalan dan menjadi konsensus bersama.
“Yang jelas semua mesti taat terhadap aturan hukum yang berlaku tanpa terkecuali, termasuk aparat penegakhukumnya,” tekannya.
(ANR/ADV/DPRDKALTIM)
