Caption Foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono
Suarafajar, Samarinda – Antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai wilayah Kaltim, khususnya Samarinda. Antrean kendaraan terjadi di pos-pos pengisian BBM bersubsidi seperti Pertalite.
Melihat kondisi seperti itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mendesak tim terpadu dari berbagai instansi untuk menyelesaikan persoalan antrean BBM bersubsidi di Benua Etam. Dia menduga, antrean ini terjadi karena adanya pengetap yang beroperasi.
“Jadi jangan sampai kuota BBM kita di Kaltim habis karena oknum pengetap,” ucap Sapto.
Politisi Golkar ini menjelaskan, tim terpadu itu diisi oleh aparat penegak hukum, Pertamina selaku produsen BBM, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Kaltim. Sapto menegaskan, tim terpadu akan melakukan penentuan daerah yang harus menggunakan kartu pembelian BBM dalam pembeliannya.
Selain itu, penentuan fuel card juga berlaku bagi kendaraan yang datang ke Kaltim, baik kendaraan yang hanya melintas, tinggal sementara, atau tinggal lama. Sapto juga menekankan agar para pengetap BBM subsidi harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum, karena mereka mengganggu distribusi BBM dan merugikan masyarakat yang berhak atas subsidi.
“Oknum-oknum itu tentu memiliki jaringan lama untuk menambah pundi-pundi penghasilan. Tapi, tindakan mereka berdampak pada masyarakat yang kesulitan mendapatkan kuota BBM di SPBU dan juga keberadaan Pertamini yang semakin banyak,” ujar Sapto.
Lebih lanjut, Sapto menginginkan tim terpadu juga harus memperhatikan kebutuhan BBM bagi nelayan. Sebab, mereka juga merupakan kelompok masyarakat yang berhak atas BBM bersubsidi dan pendukung perekonomian daerah.
“Tim terpadu mesti mengoptimalkan peran untuk membereskan perkara distribusi BBM melalui SPBU yang saat ini belum termonitor dengan baik,” tutupnya.
(ANR/ADV/DPRDKALTIM)
