Caption Foto : Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin (tengah) didampingi Kepala Desa Karya Jaya, Parijo (kiri) saat meninjau kondisi jalan lingkungan di Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja / Istimewa
Suarafajar, Kukar – Akses jalan yang memadai akhirnya bisa dinikmati masyarakat Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mobilitas mereka sehari-hari. Kebahagiaan itu terpancar jelas di antara masyarakat yang hadir dalam kunjungan Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, untuk melihat langsung kondisi jalan lingkungan di Desa Karya Jaya.
Bahagia sekaligus haru dirasakan masyarakat, pasalnya sudah bertahun-tahun warga hidup dengan keadaan kondisi jalanan yang buruk. Rasa syukur itu turut disampaikan oleh Kepala Desa Karya Jaya, Parijo, yang tampak senantiasa mendampingi orang nomor dua di Kukar tersebut.
“Alhamdulillah, semenisasi di desa kami bisa terlaksana dan sekarang sudah bisa dirasakan oleh warga kami. Terima kasih kepada Pak Bupati dan Pak Wakil yang sudah merespon kebutuhan kami,” ucap Parijo.
Selain untuk mobilitas sehari-hari, akses jalan juga sangat penting karena digunakan sebagai sarana mendukung perekonomian warga, salah satunya aktivitas di pasar subuh.
“Ini juga untuk pertanian dan kebun. Kalau dulu jangankan mobil, motor saja susah masuk ke desa kami,” jelasnya.
Kendati sudah dilakukan perbaikan jalan, ia tetap berharap agar sisa jalan yang belum disemenisasi dapat dilanjutkan kembali.
“Kami tetap berharap agar sisa jalan yang panjangnya kurang lebih 2 Km bisa dilanjutkan,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin mengaku, sisa jalan yang belum diperbaiki akan dilanjutkan hingga tuntas. Ia menjelaskan, pada 2024 mendatang Pemkab Kukar tetap akan berfokus pada peningkatan jalan di desa-desa.
“Tentu masih banyak PR kita, karena kalau ingin mulus semua jalanan di Kukar, maka butuh Rp 44 Triliun. Sedangkan kekuatan APBD kita saat ini tidak memungkinkan untuk memuluskan jalan sekaligus,” bebernya.
Sejauh ini, setiap tahunnya Pemkab Kukar bisa menggelontorkan anggaran untuk perbaikan jalan dan jembatan mencapai Rp 2-4 Triliun.
“Tapi kami optimis, dengan kekuatan APBD yang ada, program peningkatan jalan dapat terus terlaksana, dengan memprioritaskan wilayah-wilayah yang berorientasi pada sektor perekonomian,” jelasnya.
Pada APBD perubahan 2023, program perbaikan jalan dapat terus dilakukan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), yang akan dikelola langsung oleh Kepala Desa.
“Ya, akan dikelola langsung oleh kepala desa untuk penuntasan jalan desa,” pungkasnya. (Redaksi)
