Caption Foto : Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono / Suarafajar
Suarafajar, Samarinda – Menyikapi meningkatnya dinamika sosial menjelang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menilai perlu adanya langkah serius dalam menata kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah tersebut.
Sapto menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pendataan secara komprehensif terhadap seluruh ormas yang beroperasi di Kaltim. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan keamanan dan stabilitas tetap terjaga di tengah percepatan pembangunan nasional.
“Kita butuh gambaran utuh mengenai siapa saja yang aktif di lapangan. Bukan hanya nama ormas, tapi juga aktivitas, struktur, dan sejauh mana mereka berkontribusi atau berpotensi menimbulkan gangguan,” tegas Sapto.
Menurutnya, sejumlah laporan yang masuk ke lembaga legislatif menunjukkan indikasi adanya ormas yang bergerak di luar batas fungsinya. Di antaranya, disebutkan dugaan keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti tambang tanpa izin dan praktik pungutan liar di beberapa wilayah.
Sapto menyatakan, ketidakteraturan aktivitas ormas bukan hanya ancaman terhadap hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap iklim investasi dan persepsi keamanan daerah.
“Kalimantan Timur bukan lagi wilayah biasa. Kita adalah rumah bagi IKN. Jika ketertiban tidak dijaga sejak awal, maka dampaknya bisa sistemik. Investor akan berpikir ulang, dan pembangunan bisa terganggu,” jelas politisi Golkar tersebut.
Sebagai bagian dari tindakan awal, DPRD Kaltim mendorong pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, serta elemen Forkopimda untuk memetakan ulang eksistensi ormas. Ia menekankan pentingnya proses verifikasi mendalam untuk memisahkan ormas yang berkontribusi bagi masyarakat dari yang justru merusak ketertiban.
“Ini bukan soal membatasi ruang gerak ormas, tapi memastikan aktivitas yang ada tidak menabrak hukum. Siapa yang melanggar, harus ditindak tegas,” tegasnya.
Sapto menegaskan, pemetaan ini juga bisa menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembinaan dan kontrol sosial ke depan. Menurutnya, keterlibatan ormas dalam pembangunan justru bisa dikuatkan apabila disalurkan dengan pendekatan yang benar.
Penulis : Bibah
