Caption Foto: Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor.
Suarafajar, Tenggarong — Penerimaan lebih dari 1.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bidang pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara meningkatkan tekanan pada anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat. Kondisi ini memaksa dilakukannya penghematan anggaran demi menjaga kelangsungan program-program prioritas.
Thauhid Afrilian Noor, Kepala Disdikbud Kukar, mengungkapkan bahwa alokasi terbesar dari anggaran Rp2,2 triliun pada tahun 2025 diprioritaskan untuk gaji pegawai dan biaya operasional harian.
“Kami melakukan efisiensi sebesar Rp30–40 miliar dengan memangkas anggaran perjalanan dinas serta meninjau ulang pos-pos pengeluaran yang dinilai tidak optimal,” ujarnya.
Langkah ini, menurut Thauhid, penting untuk memastikan program utama seperti penyediaan alat peraga, pelatihan guru, dan perbaikan sarana pendidikan tetap terlaksana.
Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itu, Disdikbud Kukar menerapkan kriteria ketat dalam pendanaan kegiatan, memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan.
“Kami tetap berkomitmen menjaga agar semua program peningkatan mutu pendidikan tidak terganggu meski ruang fiskal sangat terbatas,” katanya.
Thauhid turut menekankan perlunya keterbukaan informasi dan pemahaman masyarakat tentang alokasi serta pemanfaatan dana pendidikan. Ia menyadari bahwa besarnya nilai anggaran kerap menimbulkan persepsi keliru mengenai keluwesan pengelolaan keuangan di lembaganya.
“Jangan hanya melihat dari besarnya nominal, tetapi lihat juga kemana dana itu digunakan, dan seberapa besar dampaknya bagi pendidikan kita,” tutupnya.
Dengan menerapkan prinsip efisiensi dan pengelolaan anggaran yang cermat, Disdikbud Kukar optimis dapat menjaga standar mutu pendidikan sekaligus menjamin program-program unggulan tetap berjalan dengan baik.
(ADV/DiskominfoKukar/VIC/TAZ)
