• Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Tentang Kami
suarafajar.com
No Result
View All Result
  • Headline
  • Nasional
  • Politik
  • Hukum dan Peristiwa
  • Mancanegara
  • Ekobis
  • Lifestyle
  • Entertainment
  • Daerah
  • Olahraga
  • Advertorial
    • Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara
    • Dispar Kabupaten Kutai Kartanegara
  • Parlementaria
    • DPRD Kaltim
No Result
View All Result
  • Headline
  • Nasional
  • Politik
  • Hukum dan Peristiwa
  • Mancanegara
  • Ekobis
  • Lifestyle
  • Entertainment
  • Daerah
  • Olahraga
  • Advertorial
    • Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara
    • Dispar Kabupaten Kutai Kartanegara
  • Parlementaria
    • DPRD Kaltim
No Result
View All Result
suarafajar.com
No Result
View All Result
Home Advertorial

Pemkab Kukar Genjot PAD, Sekda Minta Evaluasi Perda Tidak Efektif

Admin suarafajar by Admin suarafajar
in Advertorial, Daerah, Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, Headline
0
Pemkab Kukar Genjot PAD, Sekda Minta Evaluasi Perda Tidak Efektif
0
SHARES
2
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Caption Foto: Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar 2025.

Suarafajar, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berusaha memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui koordinasi antar perangkat daerah. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, saat membuka Forum Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kukar 2025 di Ruang Rapat Martadipura, Bappeda Kukar, Jumat (14/3/2025).

Sunggono menyampaikan bahwa forum ini menjadi langkah krusial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 serta pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Ia menegaskan pentingnya melakukan perbaikan dan mengoptimalkan potensi PAD yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama untuk meningkatkan PAD,” ucap Sunggono.

Menurutnya, terdapat beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap kurang efektif dan memerlukan evaluasi ulang, salah satunya Perda tentang rumah walet. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah secara produktif serta peningkatan capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber utama penerimaan daerah.

Sunggono menegaskan bahwa ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH), terutama dari sektor pertambangan dan migas, merupakan risiko jangka panjang yang perlu diantisipasi. “DBH tidak bisa kita jadikan sandaran selamanya. Harus ada kemandirian fiskal dari PAD lokal,” tuturnya.

Forum ini juga berperan sebagai wadah untuk menyelaraskan program antar sektor agar terhindar dari tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Selain melibatkan OPD, forum ini mengikutsertakan akademisi, masyarakat, DPRD, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lain guna mengumpulkan berbagai aspirasi.

Sunggono berharap dokumen hasil forum seperti berita acara, rencana tindak lanjut, dan kesepakatan bersama dapat menjadi dasar kerja yang nyata bagi setiap OPD.

“Saya juga berpesan agar OPD meningkatkan koordinasi lintas sektor serta mempercepat implementasi program dengan pembagian peran yang jelas,” tutupnya.

(ADV/DiskominfoKukar/VIC/NSA)

Print Friendly, PDF & Email
Berbagi
Previous Post

Desa Loa Raya Targetkan Pembangunan Irigasi sebagai Langkah Maju untuk Pertanian Berkelanjutan

Next Post

Bupati Kukar Ajak PT MGRM Jalankan Komitmen Lewat Program Nyata

Admin suarafajar

Admin suarafajar

Next Post
Bupati Kukar Ajak PT MGRM Jalankan Komitmen Lewat Program Nyata

Bupati Kukar Ajak PT MGRM Jalankan Komitmen Lewat Program Nyata

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Komitmen Pemkab Kukar Sejahterakan Petani Di Bawah Kepemimpinan Edi – Rendi Tuai Pujian Warga

Komitmen Pemkab Kukar Sejahterakan Petani Di Bawah Kepemimpinan Edi – Rendi Tuai Pujian Warga

August 2, 2023
Menggagas Transportasi Sebagai Pelayanan Dasar di Kalimantan Timur

Menggagas Transportasi Sebagai Pelayanan Dasar di Kalimantan Timur

September 30, 2025
Sekda Kukar Resmi Luncurkan Aplikasi SPIP e-integrity untuk Penilaian SPIP Terintegrasi

Sekda Kukar Resmi Luncurkan Aplikasi SPIP e-integrity untuk Penilaian SPIP Terintegrasi

July 12, 2024

Dispar Kukar Bentuk 8 Kekraf di 2024

March 5, 2024

Bus TransJ Tak Kunjung Datang, Penumpang Gedor-gedor Pintu Halte Harmoni

0

Jadi Kurir Sabu, Dua Sipir di Lampung Ditangkap

0

Wafid Buka-bukaan Soal Proyek Tender Hambalang

0

Cekcok Jual Beli Gitar, Gitaris Zigas Dipukul Teman Sendiri

0
Menggagas Transportasi Sebagai Pelayanan Dasar di Kalimantan Timur

Menggagas Transportasi Sebagai Pelayanan Dasar di Kalimantan Timur

September 30, 2025
Condition-Based Recognition: Pendekatan Diplomatik Baru Indonesia terhadap Palestina dan Israel

Condition-Based Recognition: Pendekatan Diplomatik Baru Indonesia terhadap Palestina dan Israel

September 25, 2025
Delapan Program Akselerasi 2025: Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Nasional

Delapan Program Akselerasi 2025: Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Nasional

September 25, 2025
Undang-Undang Perampasan Aset: Instrumen Baru Melawan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Undang-Undang Perampasan Aset: Instrumen Baru Melawan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

September 25, 2025

Recent News

Menggagas Transportasi Sebagai Pelayanan Dasar di Kalimantan Timur

Menggagas Transportasi Sebagai Pelayanan Dasar di Kalimantan Timur

September 30, 2025
Condition-Based Recognition: Pendekatan Diplomatik Baru Indonesia terhadap Palestina dan Israel

Condition-Based Recognition: Pendekatan Diplomatik Baru Indonesia terhadap Palestina dan Israel

September 25, 2025
Delapan Program Akselerasi 2025: Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Nasional

Delapan Program Akselerasi 2025: Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Nasional

September 25, 2025
Undang-Undang Perampasan Aset: Instrumen Baru Melawan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Undang-Undang Perampasan Aset: Instrumen Baru Melawan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

September 25, 2025
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Tentang Kami

© 2023 suarafajar.com. All right reserved

No Result
View All Result
  • Headline
  • Nasional
  • Politik
  • Hukum dan Peristiwa
  • Mancanegara
  • Ekobis
  • Lifestyle
  • Entertainment
  • Daerah
  • Olahraga
  • Advertorial
    • Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara
    • Dispar Kabupaten Kutai Kartanegara
  • Parlementaria
    • DPRD Kaltim

© 2023 suarafajar.com. All right reserved