Caption Foto : Ketua Pansus pembahas Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, Mimi Meriami BR Pane (tengah) saat berkunjung ke pesantren yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) / Istimewa
Suarafajar, Kukar – Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes) DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Senin (13/11).
Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka studi referensi dan pendalaman tentang Ranperda Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren di Benua Etam. Pansus yang dipimpin Mimi Meriami Br Pane ini melakukan kunjungan ke Pesantren Darus Salamah di Kecamatan Tenggarong Seberang.
Selanjutnya, Pansus melakukan kunjungan ke Pesantren Al Hurro di Tenggarong pada Selasa (14/11). Mimi Meriami Br Pane mengatakan, dalam kunjungan ini, banyak masukan-masukan yang perlu disesuaikan karena ranperda yang dibahas telah masuk pada tahap harmonisasi.
“Ada juga poin-poin yang dirancangan itu kami drop, karena memang tidak sesuai. Yang pasti kami ingin nantinya perda ini sesuai dengan undang-undang atau aturan, kemudian juga bisa memudahkan pemerintah untuk membantu pesantren-pesantren yang ada di Kaltim,” ucap Mimi.
Menurutnya, dari pasal-pasal yang ada di ranperda tersebut, sudah banyak dan sudah lengkap. Hanya tinggal masalah tunjangan-tunjangan guru atau tenaga pendidik pesantren termasuk bea siswa untuk santri.
“Tinggal itu saja lagi dipertajam, itu aja sih. Karena kalau dari sisi fasilitas kemudian dari sisi pelatihan-pelatihan atau bimbingan yang akan diberikan untuk kemandirian pesantren itu sebenarnya sudah masuk semua, tinggal mempertajam bagaimana kita membantu pengasuh atau pengajar yang di pesantren,” imbuhnya.
Setelah melihat langsung dari keadaan pesantren yang memiliki swadaya sendiri, Politisi PPP ini berharap, dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah maka percepatan pembangunan pesantren bisa lebih dipercepat lagi.
“Kita sebenarnya berharap, kalau memang dengan swadaya itu bisa ya kenapa tidak, tapi tentunya bisa dibantu sama pemerintah bisa lebih cepat lagi. Tentunya harapan kita semua pesantren yang ada di Kalimantan Timur, paling tidak standar lah ya,” tutupnya.
(ANR/ADV/DPRDKALTIM)
