Caption Foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono
Suarafajar, Samarinda – Demi mewujudkan visi zero emisi karbon di Benua Etam, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mendesak kepada Pemprov Kaltim supaya meningkatkan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Visi zero emisi karbon sendiri direncanakan akan terwujud pada 2050 mendatang. Oleh sebab itu, kata Sapto, penting untuk mendukung program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar energi fosil dan beralih ke EBT yang lebih ramah lingkungan.
“EBT punya potensi besar di Kaltim untuk dimanfaatkan. Contohnya seperti energi Surya, air, angin, bahkan biogas. Tapi pemerintah kita belum konsisten membuat produk EBT yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat,” tutur Sapto.
“EBT tidak hanya sebatas pengadaan panel surya yang ditaruh di tempat terpencil. EBT harus meliputi seluruh aspek, mulai dari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. EBT harus menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan energi dan pangan, serta hilirisasi industri,” tambahnya.
Politisi Partai Golkar ini memberikan contoh EBT yang bisa dimaksimalkan di Kaltim, yakni Biogas. Biogas dapat dihasilkan dari limbah sawit yang cukup melimpah di Benua Etam dan bisa digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Selain itu, biogas juga dapat mengurangi dampak negatif dari limbah sawit terhadap lingkungan.
“Kalau Kaltim bisa mengolah biogas dari hasil sawit, itu akan menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit,” ungkap Sapto.
Sapto menjelaskan, para petani sawit tidak hanya bisa menjual tandan buah segar (TBS), tapi juga bisa menjual listrik dari biogas. Ini juga akan menghemat biaya operasional dan meningkatkan pendapatan mereka.
Melihat hal itu, Sapto mendesak Pemprov Kaltim dapat segera menyusun rencana aksi pengembangan EBT yang terukur dan terintegrasi. Ia juga meminta agar Pemprov. dapat bekerja sama dengan pihak terkait seperti pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat.
“Kaltim harus punya roadmap EBT yang jelas dan terstruktur. Pemerintah harus tahu sumber EBT apa saja yang ada di Kaltim, berapa kapasitasnya, bagaimana cara mengelolanya, dan siapa yang bertanggung jawab. Harus punya target dan indikator yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala,” pungkasnya.
(ANR/ADV/DPRDKALTIM)
