Caption Foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Encik Wardani / Istimewa
Suarafajar, Samarinda – Pemerintah tengah berupaya memaksimalkan E-Katalog sebagai sarana atau sistem berbasis elektronik dalam memfasilitasi pengadaan barang dan jasa. Seharusnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Encik Wardani menuturkan, upaya tersebut dilakukan supaya meningkatkan efisiensi dalam proses pembelian, serta memberikan peluang yang lebih adil bagi para pelaku UMKM.
Meskipun pemerintah telah berupaya memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM agar dapat berintegrasi dengan e-katalog, Encik menganggap masih ada ruang untuk perbaikan dalam memaksimalkan pemanfaatan sistem ini.
Pasalnya, masih ada sebagian besar pelaku UMKM yang belum sepenuhnya mampu mengoperasikan e-katalog dengan baik. Ia melihat hal ini sebagai tantangan yang harus diatasi agar e-katalog dapat menjadi tren yang lebih meluas.
“Menurut saya, pemanfaatan e-katalog ini masih jauh dari optimal. Banyak pelaku UMKM yang belum bisa menggunakannya dengan baik secara teknis. Ini adalah tantangan bagi kita semua. Bagaimana kita bisa membuat e-katalog menjadi lebih populer dan mudah digunakan,” imbuh Encik.
“Contohnya dari mencari jasa cleaning service hingga barang-barang yang dibutuhkan. Semuanya dapat diakses dengan sekali klik. Ini perlu ditingkatkan secara masif,” sambungnya.
Pemanfaatan e-katalog memiliki potensi untuk memungkinkan entitas pemerintah dan pelaku UMKM dapat membeli barang dan jasa dengan lebih efisien, transparan dan terstruktur. Namun, masalah teknis dan keterbatasan pengalaman dalam penggunaan teknologi masih menjadi hambatan bagi sebagian pelaku UMKM.
Untuk mengatasi kendala ini, Legislator dapil Kota Samarinda itu menekankan agar pemerintah perlu memberikan pendampingan kepada UMKM agar dapat memaksimalkan e-katalog.
“Masalahnya, sebagian besar pelaku UMKM dan swasta belum memiliki keterampilan teknis yang diperlukan. Mereka membutuhkan bimbingan, setidaknya dalam beberapa persen awal. Ini adalah proses pembelajaran yang perlu dilalui,” tutur Encik.
Politisi PKS ini juga menegaskan bahwa program bimbingan bagi para pelaku UMKM, perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga program e-katalog benar-benar dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM dalam meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional.
(ANR/ADV/DPRDKALTIM)
