Caption Foto : Komisi II DPRD Kaltim yang dipimpin Nidya Listiyono menggelar RDP bersama Dinas PPKUKM Kaltim di Kantor DPRD Kaltim / Istimewa
Suarafajar, Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kaltim diruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Jumat (3/11).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Nidya Listiyono, didampingi Anggota Komisi II lain seperti Ambulansi Komariah, Encik Wardani dan Sapto Setyo Pramono. RDP tersebut digelar dalam rangka membahas realisasi program kerja 2023 dan rencana program kerja 2024 serta ketersediaan bahan pokok menjelang akhir tahun 2023.
Nidya Listiyono menuturkan, RDP digelar untuk membahas serapan anggaran dan program-program prioritas Dinas PPKUKM Kaltim pada tahun 2024-2025, serta kinerjanya.
“Kami ingin memastikan juga ketersediaan pangan kita sampai dengan 2024 dan akhir 2023 ini aman, sehingga jangan ada kelangkaan-kelangkaan yang kemarin terjadi, misalnya seperti minyak, beras dan lain sebagainya,” kata Nidya Listiyono.
Pria yang akrab disapa Tiyo ini juga meminta kepada Dinas PPKUKM Kaltim agar lebih pro aktif. Komisi II DPRD Kaltim, kata Tiyo, siap menerima aspirasi maupun dukungan terkait anggaran dan sidak-sidak di lapangan. Dia juga meminta kepada pelaku bisnis ataupun pelaku usaha, agar jangan sampai melakukan penimbunan.
“Kepada pelaku bisnis atau pelaku usaha, untuk stok makanan pokok di Kaltim untuk kemudian jangan sampai ada penimbunan dan lain sebagainya,” tegasnya.
Politisi Golkar ini juga sempat menyinggung terkait penyerapan realisasi anggaran Dinas PPKUKM Kaltim yang masih rendah. Dinas PPKUKM Kaltim sendiri termasuk OPD yang serapan anggarannya masih berjalan sekitar 50-60 persen. Dalam rapat ini, diketahui bahwa serapan anggaran itu rendah karena terkendala proyek pembangunan gedung galeri.
“Itu yang cukup pokoknya agar besar disana. Jadi kalau itu terserap, harusnya bisa 86 persen katanya. Saya minta agar dikebut saja. Jadi saya minta nanti kedepan, karena ini sifatnya fisik pembangunan, saya pikir kedepannya serahkan saja ke PU, yang memang punya teknisnya,” tutup Tiyo.
(ANR/ADV/DPRDKALTIM)
