• Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Tentang Kami
suarafajar.com
No Result
View All Result
  • Headline
  • Nasional
  • Politik
  • Hukum dan Peristiwa
  • Mancanegara
  • Ekobis
  • Lifestyle
  • Entertainment
  • Daerah
  • Olahraga
  • Advertorial
    • Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara
    • Dispar Kabupaten Kutai Kartanegara
  • Parlementaria
    • DPRD Kaltim
No Result
View All Result
  • Headline
  • Nasional
  • Politik
  • Hukum dan Peristiwa
  • Mancanegara
  • Ekobis
  • Lifestyle
  • Entertainment
  • Daerah
  • Olahraga
  • Advertorial
    • Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara
    • Dispar Kabupaten Kutai Kartanegara
  • Parlementaria
    • DPRD Kaltim
No Result
View All Result
suarafajar.com
No Result
View All Result
Home Advertorial

Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Pemerintah Maksimalkan Cakupan BPJS Kesehatan

Admin suarafajar by Admin suarafajar
in Advertorial, Daerah, DPRD Kaltim, Headline
0
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Pemerintah Maksimalkan Cakupan BPJS Kesehatan
0
SHARES
12
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Caption Foto : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub

Suarafajar, Samarinda – Dianggap masih belum maksimal, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub, mendorong kepada pemerintah, baik itu Pemprov Kaltim maupun pemerintah kabupaten atau kota di Benua Etam agar dapat meningkatkan cakupan kepesertaan dan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Rusman berpendapat, sudah seharusnya pemerintah mengcover kepesertaan dan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut merupakan instruksi dari pemerintah pusat, agar pemerintah daerah dapat menjamin 100 persen cakupan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kategori pra sejahtera.

“Ini merupakan tanggung jawab kolaboratif antara pemerintah kabupaten atau kota bersama provinsi. Seharusnya hal ini sudah dilakukan sejak dulu,” tegas Rusman.

Politisi PPP ini menyampaikan, selain harus meningkatkan cakupan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah juga harus meningkatkan layanan BPJS kepada masyarakat. Mengingat saat ini BPJS hanya menuntut masyarakat untuk taat membayar iuran. Namun ketaatan masyarakat tidak diimbangi dengan kecepatan dan kenyamanan dalam pelayanan.

“Harus diimbangi dengan kecepatan dan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan,” tandasnya.

Berkaca dari kritik tersebut, Rusman berharap kepada BPJS Kesehatan supaya bisa menggandeng pemerintah daerah dan rumah sakit, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat di Benua Etam.

(ANR/ADV/DPRDKALTIM)

Print Friendly, PDF & Email
Berbagi
Previous Post

Masih Ada Desa Tanpa Listrik, Samsun Sarankan Pemprov Kaltim Bangun PLTS Komunal

Next Post

Alokasi Anggaran Terlampau Besar, Marthinus Ingin Hibah DBON Dievaluasi

Admin suarafajar

Admin suarafajar

Next Post
Alokasi Anggaran Terlampau Besar, Marthinus Ingin Hibah DBON Dievaluasi

Alokasi Anggaran Terlampau Besar, Marthinus Ingin Hibah DBON Dievaluasi

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Komitmen Pemkab Kukar Sejahterakan Petani Di Bawah Kepemimpinan Edi – Rendi Tuai Pujian Warga

Komitmen Pemkab Kukar Sejahterakan Petani Di Bawah Kepemimpinan Edi – Rendi Tuai Pujian Warga

August 2, 2023
Menggagas Transportasi Sebagai Pelayanan Dasar di Kalimantan Timur

Menggagas Transportasi Sebagai Pelayanan Dasar di Kalimantan Timur

September 30, 2025
Sekda Kukar Resmi Luncurkan Aplikasi SPIP e-integrity untuk Penilaian SPIP Terintegrasi

Sekda Kukar Resmi Luncurkan Aplikasi SPIP e-integrity untuk Penilaian SPIP Terintegrasi

July 12, 2024

Dispar Kukar Bentuk 8 Kekraf di 2024

March 5, 2024

Bus TransJ Tak Kunjung Datang, Penumpang Gedor-gedor Pintu Halte Harmoni

0

Jadi Kurir Sabu, Dua Sipir di Lampung Ditangkap

0

Wafid Buka-bukaan Soal Proyek Tender Hambalang

0

Cekcok Jual Beli Gitar, Gitaris Zigas Dipukul Teman Sendiri

0
Menggagas Transportasi Sebagai Pelayanan Dasar di Kalimantan Timur

Menggagas Transportasi Sebagai Pelayanan Dasar di Kalimantan Timur

September 30, 2025
Condition-Based Recognition: Pendekatan Diplomatik Baru Indonesia terhadap Palestina dan Israel

Condition-Based Recognition: Pendekatan Diplomatik Baru Indonesia terhadap Palestina dan Israel

September 25, 2025
Delapan Program Akselerasi 2025: Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Nasional

Delapan Program Akselerasi 2025: Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Nasional

September 25, 2025
Undang-Undang Perampasan Aset: Instrumen Baru Melawan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Undang-Undang Perampasan Aset: Instrumen Baru Melawan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

September 25, 2025

Recent News

Menggagas Transportasi Sebagai Pelayanan Dasar di Kalimantan Timur

Menggagas Transportasi Sebagai Pelayanan Dasar di Kalimantan Timur

September 30, 2025
Condition-Based Recognition: Pendekatan Diplomatik Baru Indonesia terhadap Palestina dan Israel

Condition-Based Recognition: Pendekatan Diplomatik Baru Indonesia terhadap Palestina dan Israel

September 25, 2025
Delapan Program Akselerasi 2025: Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Nasional

Delapan Program Akselerasi 2025: Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Nasional

September 25, 2025
Undang-Undang Perampasan Aset: Instrumen Baru Melawan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Undang-Undang Perampasan Aset: Instrumen Baru Melawan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

September 25, 2025
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Tentang Kami

© 2023 suarafajar.com. All right reserved

No Result
View All Result
  • Headline
  • Nasional
  • Politik
  • Hukum dan Peristiwa
  • Mancanegara
  • Ekobis
  • Lifestyle
  • Entertainment
  • Daerah
  • Olahraga
  • Advertorial
    • Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara
    • Dispar Kabupaten Kutai Kartanegara
  • Parlementaria
    • DPRD Kaltim

© 2023 suarafajar.com. All right reserved